Dewangga STAN

NOMOR 289/KMK.014/2004

TENTANG

KETENTUAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Menimbang …

Mengingat …

Memperhatikan …

BAB I

KETENTUAN UMUM

MENETAPKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Diploma Bidang Keuangan adalah pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, terdiri atas : a. Program Diploma I yang selanjutnya disingkat D I; b. Program Diploma III yang selanjutnya disingkat D III; c. Program Diploma IV yang selanjutnya disingkat D IV;
2. Program Pembantu Akuntan adalah program pendidikan yang setara dengan Program Diploma I
3. Program Diploma III Khusus yang selanjutnya disingkat D III KHusus adalah Program Diploma III dengan Kurikulum Khusus.
4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selanjutnya disingkat STAN adalah pengelola/penyelenggara Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
6. Mahasiswa Tugas belajar adalah calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang menjadi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan luls dari Prgram Diploma bidang Keuangan.
8. Ikatan Dinas adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan mengenai perjanjian wajib kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
9. Tunjangan Ikatan Dinas adalah tunjangan yang diberikan kepada Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
10. Ganti Rugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa/lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas yang harus dijalankan.
11. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya selama masa kerja yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Hak Mahasiswa

Pasal 2

1. Selama menjalani masa pendidikan Program Diploma Keuangan Bidang Keuangan Mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan.
2. Mahasiswa memperoleh tunjangan ikatan dinas selama satu tahun pada tahun terakhir masa pendidikan yang dijalani, kecuali mahasiswa tugas belajar.

Pasal 3

Besarnya tunjangan ikatan dinas yang diterima mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

1. Selama menjalani masa pendidikan, mahasiswa wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada Program Diploma Bidang Keuangan.
2. Mahasiswa wajib menandatangani ikatan dinas pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
3. Mahasiswa tugas belajar wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan bekerja kembali pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusar maupun daerah.

Pasal 5

1. Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Direktur STAN atas nama Menteri Keuangan dan Mahasiswa bersama dengan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
2. Bentuk dan format Perjanjian Wajib Kerja Mahaiswa Prodip Bidang Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan surat pernyataan sanggup bekerja kembali bagi mahasiswa tugas belajar adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN LULUSAN

Bagian Pertama
Hak Lulusan

Pasal 6

1. Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan, kecuali lulusan yang berasal dari mahasiswa tugas belajar, diangkat menjadi Calon Pegawai Neeri Sipil pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah menurut ketentuan kepegawaian yang berlaku.
2. Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang berasal dari mahasiswa tugas belajar ditempatkan kembali pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah menurut ketentuan kepegawaian yang berlaku.
3. Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai setelah menyelesaikan ikatan dinas da atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
4. Lulusan Program Diploma Keuangan Bidang Keuangan dapat memperoleh legalisasi salinan ijazah dan transkrip nilai atas permintaan pejabat eselon II yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Kedua

Kewajiban Lulusan

Pasal 7

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan wajib bekerja pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.

BAB IV

KETENTUAN IKATAN DINAS

Pasal 8

1. Masa wajib kerja bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan adalah selama 3 (tiga) tahun untuk setiap tahun atau bagian tahun dari masa pendidikan yang secara nyata dijalani, ditambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata.
2. Masa waib kerja bagi lulusan bagi lulusan yang berasal dari mahasiswa tugas belajar adalah selama 1 (satu) tahun untuk setiap tahun atau bagian dari masa pendidikan yang secara nyata dijalani, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali secara nyata.
3. Wajib kerja berakhir setelah lulusan program Diploma Bidang Keuangan menyelesaikan ikatan dinas atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
4. Selama menjalani masa wajib kerja, ijazah asli disimpan oleh pejabat eselon II yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Bidang Keuangan mengikuti pendidikan jendang yang lebih tinggi pada Program Diploma Bidang Keuagan, masa wajib kerja yang harus dijalani adalah masa wajib kerja pendidikan sebelumnya ditambah dengan masa wajib kerja pendidikan terakhir.

BAB V

KETENTUAN GANTI RUGI

Bagian Pertama
Ganti Rugi Bagi Mahasiswa

Pasal 10

(1) Mahasiswa yang keluar dari pendidikan karena kemauannya sendiri atau dikeluarkan dari pendidikan karena tidak memenuhi persyaraan yang ditentukan tidak wajib membayar ganti rugi.

(2) Mahasiswa yang keluar dari pendidikan karena kemauannya sendiri ata dikeluarkan dari pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan wajib membayar ganti rugi apabila yang bersangkutan mengambil transkrip nilai.

Pasal 11

(1) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap semester.

(2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyetor ke rekening kas Negara meluli bank Pemerintah/Giro Pos.

Bagian Pertama

Ganti Rugi Bagi Lulusan

Pasal 12

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang tidak melaksanakan wajib kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini wajib membayar ganti rugi.

Pasal 13

Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

a. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)bagi lulusan D I;

b. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi lulusan D III; atau

c. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi lulusan D IV.

Pasal 14

Besarnya ganti rugi yang harus dibayar dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja dilaksanakan dan wajib kerja yang harus dilaksanakan dikali dengan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 15

(1) Ganti rugi harus dilunasi sebelum Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan menyetor ke rekening kas Negara melalui Bank Pemerintah/Giro Pos.

(3) Jika Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, maka penyelesaian penagihan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 16

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang telah melaksanakan wajib kerja dan berhenti sebagai Pengawai Negeri Sipil tidak dikenakan biaya ganti rugi.

Pasal 17

Pembebasan dari kewajibn membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan, karena :

a. Mencapai usia pensiun;

b. Adanya perampingan organisasi;

c. Tidak cakap jasmani dan rohani;

d. Meninggal dunia atau hilang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan wajib menandatangani perjanjian ikatan dinas.

(2) Bagi Lulusan Program Diploma bidang Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku masih diberlakukan ketentuan yang lama dang anti rugi secara proporsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Keputusan Meneri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2004

Menteri Keuangan Repulbik Indonesia

Ttd

Budiono

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TAHUN AKADEMIK 2007/2008

Departemen Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan spesialisasi sebagai berikut :

I. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN MENGIKUTI UJIAN SARINGAN MASUK

1. Berijazah SMU/SLTA dan sederajat, Madrasah Aliyah dan SMK semua Jurusan tahun 2005, 2006 dan 2007
2. Untuk :
   • Lulusan tahun 2005 dan 2006
     Nilai rata-rata “Ujian Tertulis” pada ijazah tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol) dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan
   • Lulusan tahun 2007
     Nilai rata-rata “Ujian Tertulis” pada Ijazah/Ijazah Sementara tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol) dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan.
3. Umur tidak lebih dari 21 tahun dalam pengertian lahir pada/setelah tanggal 1 September 1986, berdasarkan tanggal lahir yang tercantum di dalam Ijazah/Ijazah sementara
4. Tidak cacat badan dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya.
5. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan
6. Khusus untuk Program Diploma Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
   1. Yang diterima hanya calon peserta pria.
   2. Tinggi badan minimal 165 cm.
   3. Tidak buta warna.
   4. Bagi mereka yang dinyatakan lulus ujian tertulis, harus mengikuti dan lulus tes kesehatan dan aerobik yang pelaksanaannya dapat dilakukan di salah satu tempat berikut : Medan,Makasar,Balikpapan dan Jakarta.
7. Menyetor biaya ujian saringan masuk sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penyetoran dapat melalui semua cabang dari bank-bank sebagai berikut :
   1. Bank Mandiri, Kantor Cabang Pembantu Tangerang Bintaro a.n Bendahara Penerimaan BPPK nomor rekening : 128-00-0499934-5 ,
   2. Bank BRI, Kantor Cabang Pembantu Bintaro, a.n Bendaharawan Penerimaan BPPK Nomor Rekening : 0521-01-000021-30-3
   3. BANK BNI, Kantor Layanan Bintaro, a.n “Bendaharawan Penerimaan BPPK” Nomor Rekening: 0124385795
   Bukti setor harus atas nama calon peserta ujian dan disahkan/divalidasi petugas bank (tidak melalui ATM, Phone Banking, Internet Banking, dll).
   Dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. Uang yang telah disetor tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.
   2. Biaya yang ditimbulkan akibat penyetoran uang pendaftaran ditanggung peserta.
   3. Panitia tidak menerima bukti setor kolektif

II. KETENTUAN PENDAFTARAN DAN UJIAN

1. Pendaftaran dapat dilakukan di lokasi di bawah ini:
   

   Lokasi	Alamat
   Jakarta	Kampus STAN/Prodip Keuangan, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang
   Banda Aceh	KPP Banda Aceh, Jl T. Muhammad Daud Beureuh No 20 Banda Aceh
   Medan	Balai Diklat Keuangan I, Gedung Keuangan Negara Jl. P. Dipenogoro No. 30 A Medan
   Padang	KPP Padang, Jl Bgd Aziz Khan No 22 Padang 25001
   Palembang	Balai Diklat Keuangan II, Jl. Kolonel Atmo No. 56 Palembang
   Cimahi	Balai Diklat Keuangan VII, Jl. Gado Bangkong No.3 Cimahi Bandung
   Semarang	Kanwil XIII Ditjen Perbendahaan, GKN Jl Pemuda No 2 Semarang
   Yogyakarta	Balai Diklat Keuangan III, Jl. Raya Solo KM 11 Purwomartani Kalasan
   Malang	Balai Diklat Keuangan IV, Jl. A. Yani Utara No. 200 Malang
   Balikpapan	Balai Diklat Keuangan V, Gedung Keuangan Negara Jl. A. Yani No.68 Balikpapan
   Pontianak	KPP Pontianak Jl Sultan Abdurahman No 1 Pontianak 78116
   Makassar	Balai Diklat Keuangan VI, Jl. A. Yani No. 1 Makassar
   Manado	Balai Diklat Keuangan VIII, Jl. Bhatesda No. 24 Menado
   Denpasar	Kanwil XIV DJKN, GKN I , Jl Dr Kusuma Atmaja Denpasar
   Sorong	Kantor Pelayanan Pajak Sorong Jl. Jend Sudirman No.26 Sorong
   Mataram	Kantor Pelayanan Pajak Mataram, Jl. Raya Langko No. 74 Mataram
   Kupang	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kupang Jl. Praja No. 2 Kupang
   Jaya Pura	Kanwil XVIII Ditjen Pajak Maluku dan Papua, Jl A Yani No 8 Jayapura

2. Pendaftaran tidak dapat diwakilkan.
3. Pendaftaran dilaksanakan pada hari dan jam kerja pada : 2 s.d 20 Juli 2007
4. Pada waktu mendaftar, peserta ujian harus menyerahkan :
   1. Asli bukti penyetoran uang ujian saringan masuk dari bank yang dimaksud pada Syarat-Syarat Pendaftaran Mengikuti Ujian Saringan Masuk Romawi I nomor ke-7.
   2. Fotokopi Ijazah/Ijazah Sementara yang telah disahkan Kepala Sekolah.
   3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Pilihan Program dan Jurusan:
   1. Calon peserta ujian harus menentukan Program Diploma I dan III dengan urutan prioritas.
   2. Untuk masing-masing Program , calon peserta ujian dapat memilih maksimal 3 (tiga) jurusan sesuai dengan prioritasnya (pilihan ke-1, ke-2, dan ke-3).
   3. Penentuan jurusan bagi calon peserta yang lulus didasarkan pada pilihan peserta seperti diatas. Dalam hal program dan spesialisasi yang dipilih sudah penuh, Panitia Penerimaan Mahasiswa akan mengalokasikan peserta yang lulus selebihnya ke program dan spesialisasi yang masih memerlukan
6. Materi ujian yang akan diujikan adalah tes tulis yang meliputi:
   1. Tes Kemampuan Umum
   2. Tes bahasa Indonesia
   3. Tes Bahasa Inggris
7. Ujian dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2007.
   Waktu dan tempat ujian akan diumumkan pada saat mendaftar di tempat pendaftaran.

III. PENGUMUMAN HASIL UJIAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Hasil ujian saringan masuk akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2007 pukul 11.00 WIB.
2. Peserta yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk harus melakukan pendaftaran ulang di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa dengan menyerahkan :
   1. Pasfoto berwarna terbaru sebagai berikut :
      • ukuran 2×3 cm = 2 lembar
      • ukuran 4×6 cm = 4 lembar
   2. Dua lembar fotokopi Ijazah yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dengan memperlihatkan Ijazah aslinya.
   3. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa calon berbadan sehat dan tidak cacat badan.
   4. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa calon tidak terkena/tergantung pada narkotika dan sejenisnya.
   5. Surat Keterangan hasil rontgen dari dokter spesialis paru yang menyatakan paru-paru baik/sehat.
   6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan belum pernah menikah.
   7. Surat pernyataan dari calon mahasiswa bahwa selama mengikuti pendidikan tidak akan menikah dan mematuhi peraturan disiplin mahasiswa.
   8. Surat pernyataan kesanggupan wajib kerja di Departemen Keuangan atau Instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
3. Panitia penerimaan mahasiswa berhak menyatakan seseorang calon tidak diterima menjadi mahasiwa walaupun telah lulus ujian saringan masuk, apabila terdapat persyaratan pada klausul Nomor I (butir 1 s.d 7) atau Nomor III buti ke-2 diatas yang tidak dipenuhi oleh calon dalam batas waktu pendaftaran ulang.

IV. PENDIDIKAN

1. Lama pendidikan untuk Program Diploma I adalah 2 semester dan Program Diploma III adalah 6 semester. Yang tidak berhasil mencapai indeks prestasi yang ditetapkan pada akhir setiap semester akan dikeluarkan dari pendidikan.
2. Pendidikan diselenggarakan di lokasi sebagai berikut :
   1. D III : Kampus STAN Jakarta.
   2. D I Pajak: Kampus STAN Jakarta dan/atau Balai Diklat Keuangan
3. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak memungut uang kuliah selama mengikuti pendidikan.
4. Lulusan Program Diploma I dan Program Diploma III dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Lulusan Program Diploma I dan Program Diploma III untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan harus lulus ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan

V. LAIN-LAIN

1. Semua biaya (pengangkutan, pemondokan dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian/calon mahasiswa dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti ujian saringan masuk atau mengikuti pendidikan menjadi tanggungan sendiri.
2. Dalam hubungan penerimaan calon mahasiswa ini tidak diadakan surat menyurat dan dispensasi dalam bentuk apapun.
3. Tatacara pendaftaran secara rinci dapat dilihat di lokasi pendaftaran.
4. Pengumuman dapat dilihat di website Departemen Keuangan R.I (www.depkeu.go.id)

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2007
Sekretaris Jenderal

Mulia P Nasution
NIP 060046519